Eksistensi Politik Islam di Ruang Kebebasan Politik, Menguatkah ?

Jadi Arif Dermawan

[Penggiat Studi Wawasan Islam]

Perubahan kultur politik pasca peristiwa reformasi 98’membawa pengaruh yang signifikan terhadap politik Islam di Indonesia. Meletusnya peristiwa reformasi di akhir Mei 1998, berakibat pada terbukanya ruang aspirasi dan eksperimen secaraluas. Hal ini juga berakibat pada munculnya berbagai dinamika dalam politik Islam.  Dari kalangan umat Islam mulai banyak bermunculan berbagai pemikiran-pemikiran baru yang berkibat pada terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan berpolitik umat Islam. Dinamika politik yang dialami oleh umat Islam sebenarya diawali dengan terbukanya ruang untuk menyampaikan aspirasi dan bereksperimen di bidang politik pasca-reformasi. Hal ini lalu disusul oleh munculnya berbagai pemikiran baru di kalangan umat Islam. Pada akhirnya berbagai pemikiran tersebut bermuara pada kelahiran berbagai gerakan Islam dan partai-partai Islam di Indonesia.

Berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru merupakan angin segar sekaligus sebagai oksigen bagi pemikiran-pemikiran yang telah lama lumpuh semasa Soeharto Berjaya. Masa sebelum Orde Baru tumbang adalah masa dimana aspirasi dalam berpolitik ditekan dan dimanipulasi sedemikian rupa oleh pemerintah yang berkuasa pada waktu itu, sehingga yang terjadi adalah aborsi masal terhadap berbagai pemikiran dan eksperimen politik. Oleh sebab itu, bukan suatu hal yang fantastis apabila pasca Reformasi 98’  lahirlah berbagai pemikiran baru yang banyak berpengaruh terhadap dinamika politik di Indonesia. Perubahan ini juga mempengaruhi dinamika politik Islam.

Lanskap politik pasca Orde Baru membawa beberapa perubahan penting diantaranya penataan kembali sistem  kenegaraan dan perpolitikan nasional. Sektor-sektor politik di luar negara diizinkan berkembang. Masyarakat dari beragam kelompok diberi kebebasan untuk mendirikan partai politik. Termasuk mendirikan partai Islam.  Pada Pemilu  1999, tercatat sejumlah 48 partai politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilu. Dari jumlah tersebut 20 diantaranya adalah dari partai Islam. Melihat fakta tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan non-negara atau masyarakat sipil melalui partai-partai tersebut legitimasi untuk melakukan perubahan-perubahan demi terwujudnya politik yang terbuka dan demokratis. Selain itu, Islam – yang telah menemukan ruang gerak untuk berpolitik – juga tampil sebagai kekuatan politik dominan.

Di sisi lain, dinamika politik Islam jugadipengaruhi oleh organisasi-organisasi Islam yang muncul pasca peristiwa Reformasi. Seiring dengan kebebasan politik yang muncul pasca reformasi, organisasi – organisasi Islam juga banyak bermunculan untuk memperjuangkan aspirasi Islam. Beberapa diantaranya adalah; Hizbut Tahrir Indonesia [HTI], Majelis Mujahidin Indonesia [MMI], IkhwanulMuslimin [IM], Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia [ICMI], dan Front Pembela Islam [FPI]. Kelahiran organisasi – organisasi Islam ini tentunya juga berkontribusi penting dalam dinamika politik  Islam.

Adalah  Kristal yang jelas dan jernih bahwa Pasca Reformasi Islam banyak memunculkan partai – partai politik dan organisasi – organisasi Islam. Juga bukan suatu hal yang buram apabila kelahiran berbagai partai dan organisasi Islam tersebut membawa pengaruh besar terhadap berbagai perubahan yang terjadi terhadap politik  Islam. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah eksistensi Islam semakin menguat setelah berbagai kelahiran yang membawa perubahan tersebut ?

Partai Islam yang lahir pasca Reformasi, meski jumlahnya cukup fantastis namun dalam hal kontribusi terhadap nilai – nilai keislaman patut dipertanyakan. Sebuah model yang cukup untuk menggambarkan hal ini datang dari Partai Kebangkitan Bangsa  [PKB]. Partai ini – yang memiliki basis masa dari NU –meski dapat diidentifikasikan dengan partai Islam, namun dalam persoalan ideologi PKB memilih untuk tidak mencantumkan asas dan ideologi Islam dengan menyatakan diri sebagai partai terbuka. Selain itu juga terdapat beberapa partai lain (Partai Keadilan [PK] kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera [PKS], Partai Persatuan Pembangunan [PPP], Partai Bulan Bintang [PBB]) yang meski merupakan partai Islam, mereka sudah meninggalkan orientasi pokok Islam sebagai dasar negara. Partai – partai ini lebih memilih langkah politik pragmatis dengan memasuki system politik yang tersedia untuk meraih akses besar dalam proses pembuatan keputusan.

Ketika menyangkut mengenai organisasi – organisasi Islam, masalah yang muncul adalah juga sama, yakni kontribusi terhadap perjuangan nilai – nilai Islam juga tidak maksimal. Organisasi Islam meski banyak muncul pasca Reformasi, namun mereka lebih menonjolkan sikap keberagamannya yang eksklusif, literalis, dan cenderung radikal.  Bahkan ada organisasi Islam justru melakukan aktifitas jihad yang tanpa kompromi, padahal kegiatan semacam ini justru dapat menurunkan secara drastic eksistensi Islam sebagai agama bagi seluruh umat manusia yang cinta terhadap perdamaian dan anti terhadap peperangan.

Menelaah permasalahan – permasalahan tersebut, tidaklah mengherankan bila pada akhirnya nilai – nilai Islam yang kalis nan-agung sulit dibawa ke ranah politik. Meski kekuatan politik, yang notabenenya digenggam oleh partai dan  organisasi, di dominasi oleh partai– partai dan organisasi– organisasi Islam, persatuan yang seharusnya muncul dari akar yang sama (yakni menjunjung tinggi nilai – nilai Islam) tidak dimiliki oleh organisasi maupun partai tersebut. Akibatnya tentu saja menguatnya eksistensi Islam menjadi suatu hal yang sulit dicapai. Atau lebih sederhananya, partai dan organisasi Islam pasca Reformasi adalah sekelompok pelari marathon yang tak hanief, yang berlari dengan arah dan tujuan yang berbeda.

Selayaknya ada siang maka ada pula malam, setiap ada masalah maka ada pula solusinya. Dan meski solusi untuk masalah eksistensi Islam yang sulit dicapai ini masih intangible, ada sebuah pendapat yang barangkali dapat member gambaran sebagai solusi masalah tersebut. Pendapat tersebut adalah “Islam, yes, Partai Islam, No.”

Jargon tersebut datang dari Nurcholis Madjid untuk menyambut masalah – masalah yang berkaitan dengan politik umat Islam di era Reformasi ini. Nurcholis Madjid mengemukakan pandangannya melalui jargon tersebut. Melalui jargon tersebut terlihat jelas bahwa ia berkomitmen kepada Islam, bukan kepada institusi ke-Islaman. Penolakan Nurcholis terhadap partai Islam tersebut bukan karena Islamnya, melainkan sebuah penolakan terhadap pemanfaatan atas Islam oleh mereka yang berpolitik. Menurutnya pemanfaatan Islam secara demikian ini justru menjatuhkan eksistensi Islam.***

 


*** disampaikan dalam Diskusi Penggiat SWI “Islam Politik Pasca-Reformasi’, Jumat 08 Mei 2015

REFERENSI

Humaidi, Zuhri. Transformasi Islam Politik Era Reformasi: Studi terhadap Pendidikan Politik PKB Tahun 1998 – 2008 di Kabupaten Probolinggo Jatim. (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Kevin Raymond Evans, Sejarah Pemilu  dan Partai Politik di Indonesia (Jakarta: Arise Consultancies, 2003).

Dhakidae, Daniel. Partai-Partai Politik, Demokrasi, dan Oligarki, dalam LitbangKompas, Partai-Partai Politik Indoneisa; Ideologi dan Program 2004-2009 (Jakarta: Kompas, 2004).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: