Dinamika dan Kontestasi Islam Politik Pasca Reformasi

Tori Nuariza

[Penggiat Studi Wawasan Islam]

Relasi umat Islam dengan politik selalu menarik untuk diperbincangkan, apalagi perdebatan mengenai posisi Islam dalam Negara, sejak awal Republik ini terbentuk belum terseleseikan. Menguatnya pengaruh Islam dalam medan pendidikan dan wacana publik serta terus bermunculannya partai-partai Islam dan juga gerakan-gerakan Islam di Indonesia, adalah sebuah fakta. Dialektika wacana antara sekularisasi dan islamisasi secara simultan menghiasi ruang berfikir para akademisi, politisi, maupun masyarakat Indonesia. Dr. Zuly Qodir, menyebutkan bahwa relasi umat Islam dan politik memiliki posisi strategis, dimana 86,7  %  dari total 237 juta jiwa di Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, meskipun aspirasi masyarakat muslim terhadap hubungan Islam dan politik tidak seragam. Hal ini ditandai bahwa sejak 1950-an partai Islam selalu gagal memperoleh kemenangan dalam kontestasi Pemilu di Indonesia.

Tidak terlihat memperoleh keunggulan politik sejak 1950-an, Islam bergerak ke depan dalam politik Indonesia sejak 1990-an. Indonesia sedang mengalami kebangkitan Islam sejak 1980-an (Schawtz, 2000 dalam Astuti, 2013 :20). Sementara Martin van Bruinessen menyebutkan  sejak jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Wajah Islam Indonesia telah berubah. Munculnya aspirasi untuk menegakkan hukum syariah, dan semakin menguatnya kekuatan umat Islam dalam kancah politik, dibarengi dengan munculnya sejumlah gerakan yang semula underground (di bawah tanah) seperti PKS, HTI, Jama’ah Tabligh, dan Salafi. Berbagai kelompok ini mulai menunjukkan eksistensinya, dan mulai percaya diri muncul di permukaan.

Selain itu, booming pendirian partai politik menjelang Pemilu 1999, juga terjadi dalam konteks berkembangnya Islam politik walau hanya sesaat. Dari total 48 partai politik, 20 partai diantaranya dapat dikategorikan partai Islam, baik yang menggunakan asas Islam ataupun yang memiliki basis massa umat Islam. Kemunculan partai-partai muslim seringkali disebut sejumlah pengamat sebagai titik awal kebangkitan kaum santri. Sayangnya, walau secara kuantitas jumlahnya berlebih, partai-partai Islam kembali gagal memenangkan Pemilu 1999. Pemilu 1999 dimenangkan oleh PDIP, dengan perolehan suara sebanyak 33,7 %. Sementara itu, partai-partai Islam seperti PPP (10,7 %), PKB (12,6 %) , dan PAN (7,1 %) cenderung mendapatkan suara sedikit. Selebihnya total gabungan suara 16 partai Islam hanya mendapatkan suara sebanyak 13,4%.Ledakan jumlah partai Islam di tahun 1999 bersifat sesaat dan mengalami penurunan secara signifikan pada pemilu 2004, 2009, dan 2014, sementara yang masih bertahan adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Melihat narasi politik yang diusung oleh kelima partai Islam tersebut terjadi beberapa pergeseran dimana narasi politik yang dibangun oleh partai Islam menjadi lebih moderat, dan mulai mengesampingkan ideologi Islam-nya. Bahkan, PKS telah merubah sifat partai menjadi partai terbuka, bersama PKB dan PAN yang telah sejak awal mendeklarasikan sebagai partai terbuka. Terjadinya pergeseran narasi politik partai Islam dan perubahan asas partai,  menunjukkan perubahan karakteristik partai Islam dari sifat ideologis menjadi sangat pragmatis. Partai Islam telah berubah menjadi partai catch-all dikarenakan kompetisi dengan partai-partai non-agama.

Sementara itu, Bima Arya Sugiarto, seorang politisi PAN, memaklumi kondisi tersebut bahwa sifat keterbukaan ideologi partai Islam adalah sesuatu yang realistis, dimana untuk meningkatkan performa elektoral-nya sangat diperlukan kemampuan merekonstruksi diri di tengah realitas psikis bangsa ini. Menurutnya, partai Islam perlu mengedepankan agenda-agenda konkret (nyata) yang langsung bersinggungan dengan kepentingan publik ketimbang mengusung wacana wacana ideologis seperti formalisme syariat agama, partai islam tidak mempunyai pilihan lain kecuali bergerak dalam isu-isu konkret seperti ; kesejahteraan, penegakan hukum, dan anti-korupsi. Dia menambahkan bahwa partai Islam memiliki modal strategis untuk meraih kepercayaan publik, karena memiliki otoritas moral dan legitimasi religius yang tidak dimiliki partai nasionalis. Mahkamah sejarah mencatat bahwa, selama reformasi (1999-2014) partai Islam selalu berada dalam koalisi pemerintahan, sehingga relasi Islam politik dengan Negara bersifat harmonis dan akomodatif (Argentini & Rifai, 2015). Masuknya partai Islam dalam pemerintahan menandakan wajah Islam politik yang akomodatif dan pragmatis.  Lalu, bagaimanakah masa depan cita politik Islam yang ideologis ??

Mencoba berfikir historis, bahwa dengan tegas Snouck Hurgronje menyatakan bahwa musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai doktrin agama melainkan Islam sebagai doktrin politik. Lebih lanjut, Snouck berkata kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membiarkan Islam dalam arti ibadah, mengasingkan pemuda Islam dari agamanya, serta menyekat Islam dalam pengertian sosial, ekonomi, dan politik. (Noer, 2001 : 30). Jikalau kembali ingin membuka catatan sejarah bahwa seringkali stigmatisasi Islam sebagai terrorist, ekstrimis, ataupun radikal oleh Negara berkaitan erat dengan rekayasa  dalam penggembosan Islam politik itu sendiri, baik menjelang Pemilu maupun untuk melakukan pengalihan (deception).***

***sebagai pengantar Diskusi Tematik SWI “Dinamika dan Kontestasi Islam Politik Pasca Reformasi”, Jumat 08 April 2015

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: